Rencananya pada tanggal 1 April nanti, pemerintah akan menghentikan subsidi BBM untuk kendaraan berplat hitam. Para pemilik kendaraan pribadi harus bersiap-siap untuk menghadapi pembatasan BBM bersubsidi dan beralih ke BBM non-subsidi seperti pertamax dan gas. Hal ini tentu akan memberatkan beban ekonomi bagi pemilik kendaraan kalangan menengah. Opsi untuk menggunakan sumber energi alternatif pun bergulir. Pemerintah menyarankan pemilik kendaraan untuk beralih ke bahan bakar baru yakni gas alam terkompresi (compressed natural gas/CNG) dan Vi-Gas (liquified gas vechile).

Pertamina mengklaim bahwa dengan penggunaan BBG lebih menguntungkan daripada BBM, karena harganya yang relatif lebih murah. Harga resmi BBG ditetapkan  Rp 4.100/liter, setara dengan  harga 1 liter  premiun bersubsidi  Rp 4.500. Sementara harga bahan bakar nonsubsidi hampir dua kali. Hal ini berarti pemilik kendaraan pelat hitam bisa menghemat biaya bahan bakar.

Selain itu, penggunakan BBG sangat baik sebagai pengganti BBM dalam sektor transportasi, karena sektor transportasi merupakan penyumbang pencemaran udara paling tinggi, terutama di kota-kota besar. Berdasarkan data Pertamina, penggunaan BBM untuk sektor transportasi paling tinggi dibandingkan penggunaan untuk rumah tangga dan industri.

Tapi yang perlu menjadi catatan adalah sejauh mana kesiapan pemerintah untuk mendukung program tersebut. Salah satunya terkait alat konversi (kit) yang berfungsi menurunkan tekanan gas dalam tabung sebelum digunakan untuk pembakaran pada mesin.  Mahalnya harga alat konversi menjadi kendala utama yakni mulai dari Rp 10 juta sampai Rp 15 juta per unit. Pemerintah hanya akan membagikan alat konversi gratis kepada angkutan umum di Jawa dan Bali. Untuk mobil pribadi, pemerintah hanya akan memberi subsidi potongan harga atau pinjaman lunak. Padahal, ada belasan juta mobil pribadi di Jawa dan Bali dan ini perlu waktu untuk menggunakan alat konversi.

Untuk melaksanakan konversi ini, tentu perlu pembangunan infrastruktur BBG, baik tangki maupun SPBG, agar mudah diakses pengguna kendaraan. Hal ini disertai dengan jaminan keberlanjutan pasokan gas bagi sektor transportasi dan harga BBG yang sesuai dengan keekonomian.

Dari segi ekonomi dan lingkungan, penggunaan BBG memang jauh lebih hemat dan non-polusif. Tapi kesiapan pemerintah untuk merealisasikan program tersebut perlu menjadi pertimbangan utama. Mengingat transportasi adalah kebutuhan utama masyarakat modern saat ini.